Tiga Dokter Terpidana Malpraktek Ajukan PK

METRO, Manado- Tiga oknum dokter terpidana kasus malpraktek, masing-masing dr Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr Hendry Simanjuntak, dan dr Hendy Siagian, akan mengajukan upaya hukum luar biasa, yakni Peninjauan Kembali (PK).

Demikian disampaikan tim penasehat hukum mereka, masing-masing Sabas Sinaga SH MH, Ramli Siagian SH, dan Jerry Tambun SH LLM SJP, Kamis (07/03) kemarin. “Sebagaimana dijamin Undang-Undang dan merupakan hak terpidana, kami akan mengajukan PK. Rencananya besok (hari ini,red) akan kita sampaikan ke Pengadilan,” tukas Sinaga.

Dikatakannya, pengajuan PK sejatinya tidak untuk menghalangi proses eksekusi, sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Hanya saja, dengan didasari sejumlah pertimbangan dan alasan, pihaknya juga akan mengajukan permohonan penangguhan eksekusi.

“Alasannya, ketiga terpidana saat ini sementara melanjutkan tugas sekolah mereka. Apalagi, pekerjaan yang mereka geluti berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat, dan ditugaskan negara,” terang advokat yang bernaung di bawah Law Firm Sinaga Siagian dan Tambun, Jakarta itu.

Di sisi lain, Tambun menambahkan, berdasarkan salinan putusan kasasi MA, tidak menyatakan secara tegas perintah eksekusi segera dilakukan. Karena itu, rasanya terburu-buru jika Kejaksaan Negeri Manado harus segera mengeksekusi, apalagi dengan melihat kondisi para terpidana.

“Lagipula, surat panggilan eksekusi tidak diserahkan atau diterima langsung para terpidana, melainkan hanya dititip di RSUP Kandou. Padahal sesuai KUHAP, harusnya surat itu harus dipastikan diterima langsung terpidana,” tandasnya yang diamini Sinaga dan Siagian.

Lebih dari itu, dalam kesempatan tersebut, Tambun turut membeberkan sejumlah fakta di balik kasus malpraktek itu. Yang mana, dirinya menyayangkan karena selama ini fakta-fakta yang beredar di kalangan masyarakat, tidak berimbang.

“Selama ini yang diketahui orang hanyalah perbuatan klien kami yang dituduh melakukan malpraktek. Padahal, ada fakta-fakta lain yang tidak dikemukan, seperti riwayat medis korban,” tandasnya.

Tanpa bermaksud menyudutkan, Tambun menceritakan perihal kronologis sebelum almarhumah Julia Fransiska Makatey dinyatakan meninggal dunia. Yang mana, sebelum menjalani Operasi Cito Secsio Sesaria di RSUP Kandou, Almarhumah pernah punya sejarah medis yang sama di Papua. Kala itu, dirinya harus menjalani operasi yang sama, dan selamat. Bedanya, kala itu janin dalam kandungannya yang gugur.

“Perlu diketahui, sebelum Almarhumah dibawa ke rumah sakit, dia sudah lebih dulu dirawat di Puskesmas Bahu. Dan saat ditangani klien kami, air ketubannya sudah pecah. Dalam kondisi tersebut, hanya ada dua pilihan, yakni diselamatkan atau mati. Akan tetapi, begitu dibedah, dr Ayu juga kaget saat itu. Dia mendapati keadaan darah Almarhum sudah berwarna hitam. Diduga, selain disebabkan adanya gelembung-gelembung udara, Almarhumah sudah komplikasi dalam anestesi,” bebernya.

Dengan situasi tersebut, lanjutnya, dr Ayu cs langsung melakukan penanganan, meskipun golden periodnya sangat singkat.

“Mereka langsung menangani sesuai dengan mekanisme dan SOP (Standard Operating Procedure). Namun, kenyataannya berkata lain. Dokter bukan Tuhan. Itu harus diingat,” tegasnya.

Selain fakta di atas, ketiga penasehat hukum tersebut juga menyayangkan jika selama ini keluarga korban mengesampingkan itikad baik dari para terpidana.

“Kan sudah ada upaya ganti rugi. Keluarga korban sudah menerima uang Rp 50 juta sebagai santunan. Selain itu, operasi yang dilakukan terbilang berhasil, karena sampai saat ini kondisi janin yang dilahirkan dalam keadaan sehat. Anaknya saat ini sudah berumur sekitar tiga tahun,” imbuhnya.

Diketahui, berdasarkan putusan kasasi MA, dr Ayu cs diwajibkan menjalani pidana penjara selama 10 bulan, karena terbukti melanggar Pasal 359 KUHP Jis Pasal 361 KUHP, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau subsidair Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan situasi tersebut, ketiganya saat ini telah berstatus terpidana, karena putusan dimaksud sudah berkekuatan hukum tetap.(69)